KRISIS PEREKONOMIAN DI INDONESIA
PENDAHULUAN
Sidang Umum MPR bulan
Oktober 1999 telah berhasil menetapkan dan melantik KH. Abdurrahman Wahid dan
Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kemudian pada waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid dengan dibantu oleh Prof.
Dr. H. M. Amien Rais, MA. (Ketua MPR), Ir. Akbar Tandjung (Ketua DPR), dan
Jenderal Wiranto (Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan),
menyusun Kabinet Persatuan Nasional yang diharapkan dapat segera memulihkan
stabilitas politik dan perekonomian Indonesia.
Namun dalam
perjalanannya, Kabinet Persatuan Nasional satu per-satu Menterinya
lengser/dilengserkan oleh Presiden. Diantaranya
Dr. Hamzah Haz yang baru beberapa
bulan menjabat sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
dan Pengentasan Kemiskinan, terpaksa melengserkan diri. Kemudian disusul oleh
Jenderal Wiranto, Ir. Laksamana Sukardi (Menteri Negara Penanaman Modal dan
Pembinaan BUMN) dan Drs. Yusuf Kalla
(Menteri Perindustrian dan Perdagangan).
Untuk memantapkan
pemerintahannnya, Presiden Abdurrahman Wahid menyusun Kabinet baru Pasca Sidang
Tahunan MPR 2000. Sejak terbentuknya susunan Kabinet tersebut sudah dua orang
Menteri berhenti/diberhentikan, yaitu Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA (Meneg
Pendayagunaan Aparatur Negara) dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc
(Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).
Namun penggantian
Menteri-menteri Kabinet Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengatasi
instabilitas politik, instabilitas keamanan dan krisis ekonomi belum berhasil. Hal ini terbukti dengan belum
terselesaikannya kerusuhan ethnis/agama yang terjadi di Ambon/Maluku Utara.
Juga belum terselesaikannya masalah gerakan separatisme yang ingin memisahkan
diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kerusuhan ethnis yang tercatat lainnya
selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga terjadi di Poso (Sulawesi Tengah) dan yang sekarang baru
terjadi di Sampit (Kalimantan Tengah). Kerusuhan ethnis ini telah menimbulkan
ribuan korban jiwa meninggal dunia dan harta benda yang tidak terhingga.
Akibat tidak adanya
stabilitas politik dan keamanan di Indonesia maka usaha untuk mengatasi krisis
perekonomian sampai sekarang belum berhasil. Disadari sepenuhnya bahwa untuk
menciptakan stabilitas politik/keamanan dan stabilitas ekonomi tidak mudah
terlaksana apabila Pemerintah tidak cepat dan sungguh-sungguh mengambil
tindakan-tindakan yang mendukung pulihnya kepercayaan rakyat Indonesia maupun
dunia Internasional kepada Pemerintah, khususnya dalam usaha Pemerintah untuk
mengambil tindakan pembersihan Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN).
Tindakan pembersihan
KKN harus terus berlangsung. Baik di lingkungan aparat pemerintahan maupun
terhadap para pengusaha khususnya para pengusaha yang bekerjasama menjarah
kekayaan negara dengan para pejabat pemerintah. Para pengusaha yang dimaksud
adalah para Konglomerat Hitam antara lain Marimutu Sinivasan, Syamsul
Nursalim, Prajogo Pangestu dan lain-lain
termasuk Bob Hasan.
Pemerintah Presiden
Abdurrahman Wahid telah berhasil membawa Bob Hasan ke meja hijau untuk
diadili. Di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Majelis Hakim yang diketuai oleh
Subardi, SH menjatuhkan hukuman untuk Bob Hasan selama dua tahun
penjara. Padahal uang yang ditilep oleh Bob Hasan beratus-ratus juta
dollar, antara lain kasus korupsi pemetaan dan pemotretan areal hak pengusahaan
hutan (HPH) melalui udara. Bob Hasan bukan hanya menilep uang negara tetapi
juga mengadakan pengurasan dan pengrusakan hutan di Kalimantan.
Putusan hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Bob Hasan selama 2 tahun penjara
tidak menyentuh rasa keadilan. Keputusan hakim tersebut betul-betul menghilangkan
kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, walaupuan akhirnya Bob Hasan diganjar
hukuman 6 tahun penjara setelah
kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Itupun dianggap terlalu ringan.
Dengan adanya hal-hal
tersebut diatas usaha pemerintah untuk mengatasi krisis perekonomian di
Indonesia akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Jika boleh dikatakan
akan sangat sulit dicapai dalam waktu yang
singkat.
Tanda-tanda kegagalan
dan keterpurukan perekonomian Indonesia pemerintahan Abdurrahman Wahid terlihat dengan adanya:
1. Defisit APBN 2001 menurut versi
Pemerintah sebesar 3,7 % atau Rp. 53,8 triliyun dari Produk Domestik Bruto
(PDB). Padahal APBN 2001 sampai dengan bulan April 2001 baru berjalan 4 bulan.
2. Total hutang luar negeri telah melebihi 100 % total Produk Domestik
Bruto (PDB)
3. Jatuhnya nilai tukar rupiah
terhadap US dollar akhir bulan April 2001 hampir mencapai US $ 1
= Rp. 12.000,-.
4. Daya beli rakyat menurun,
pengangguran mendekati 40 juta orang, lebih 82 juta orang hidup dibawah garis
kemiskinan, indeks harga saham gabungan (IHSG) jatuh dari 677 (Januari 2000)
menjadi 416 (Desember 2000), pemulihan ekonomi tidak focus dan visi pemerintah
tidak jelas, program pemulihan ekonomi hanya slogan dan tidak menyentuh rakyat
bawah, Presiden sumber ketegangan
(Sumber : Republika, 6 Januari 2001).
Pada situasi keadaan negara yang multi krisis seperti
inilah, pada tanggal 30 April 2001 DPR-RI mengeluarkan memorandum II kepada Presiden RI sebagai
berikut :
Pertama : Menyatakan Presiden dalam waktu tiga bulan tidak memperhatikan
memorandum I DPR yang telah disampaikan 1 Februari 2001.
Kedua : Menyampaikan memorandum II kepada Presiden sebagaimana dimaksud
Pasal 7 ayat 3 Tap MPR No. 3/1978 sebagai kelanjutan memorandum I DPR
tertanggal 1 Februari 2001 yang menganggap Presiden sungguh melanggar haluan
negara yaitu:
a. Melanggar UUD 1945 Pasal 9 soal
sumpah jabatan
b. Melanggar Tap. MPR. No. XI/1998
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
Ketiga : Memberikan waktu satu bulan kepada Presiden untuk mengindahkan
Memorandum II sebagaimana dimaksud dalam butir No. 2 .
Jatuhnya Memorandum II tidaklah semata-mata karena
masalah Buloggate dan Bruneigate. Masalah Buloggate dan Bruneigate hanyalah
sebagai pemicu saja. Dikeluarkannya Memorandum II juga tidak lepas dari
perilaku Presiden yang sering memberikan pernyataan-pernyataan yang
kontroversil dan inkonsistensi. Presiden Abdurrahman Wahid juga dinilai kurang
mempunyai sense of crisis seperti sering bepergian ke luar negeri sedangkan
situasi di dalam negeri tidak kondusif
seperi adanya konflik ethnis di Sampit baru-baru ini.
Presiden Gus Dur juga dinilai mempunyai kebiasaan
menyederhanakan persoalan yang penting dan ribut dengan hal-hal sepele.
Akibat perilaku Gus Dur yang terkesan otoriter
berpengaruh terhadap ketidakstabilan politik/keamanan di dalam negeri yang
selanjutnya menambah keterpurukan perekonomian Indonesia.
Memorandum I dan memorandum II disepakati DPR dengan
semangat yang sama, yaitu hilangnya kepercayaan yang sangat signifikan terhadap
Gus Dur. Presiden Wahid dalam tempo tiga bulan terakhir tidak berhasil meraup
simpati dan dukungan dari fraksi lain
kecuali dari F-KB, basis politiknya. Fraksi TNI/Polri yang kemarin
abstain, tidak bisa dinilai mendukung atau menentang. Seluruh proses dan dinamika
politik selama pemerintahan Presiden Wahid hanya bergerak dalam spectrum yang
amat sempit. Yaitu mempertahankan atau kehilangan kekuasaan. Parlemen muncul
sebagai lembaga yang galak, sedangkan eksekutif terpojok pada posisi defensif.
Karena itu, Pemerintahan Gus Dur kehilangan motivasi untuk mengatasi krisis,
yang justru menjadi kebutuhan utama rakyat. Gus Dur lalu dengan sadar
sesadar-sadarnya mengerahkan seluruh energi untuk menjaga kekuasaan, paling
tidak sampai tahun 2004. (Tajuk Media Indonesia, 1 Mei 2001).
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KRISIS EKONOMI
Awal krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai tampak
pada pertengahan bulan Juli 1997 yaitu mulai dengan melemahnya nilai tukar
rupiah terhadap US dollar. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada pertengahan
bulan Juli 1997 adalah US $ 1 = Rp. 3.000,- dari Rp. 2.500,- terus menurun menjadi US $
1 = Rp. 8.650,- pada tanggal 15 Januari 1998
pernah hampir mencapai US $ 1 = Rp. 17.500,-.
Pada akhir pemerintahan Presiden Habibie nilai tukar rupiah terhadap US dollar mulai
stabil dan menguat yaitu sebesar US $ 1
= Rp. 6.750,-.
Pada awal
pemerintahan Abdurrahman Wahid kurs rupiah pada bulan Oktober 1999 US $ 1
berkisar di bawah Rp. 7.000,- dan terus menurun tajam menjadi US $ 1
mendekati Rp. 12.000,- pada akhir bulan
April 2001.
Faktor-faktor
penyebab krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia, antara lain di sebabkan:
Krisis Ekonomi Periode I (Juli 1997 s/d bulan Oktober 1999).
1. Krisis kepercayaan terhadap
uang rupiah di mana masyarakat lebih mempercayai US dollar daripada rupiah dan akibatnya
mereka berlomba-lomba menukar uang rupiahnya ke mata uang US dollar. Hal ini
disebabkan antara lain kurang transparansinya pihak pemerintah dalam mengelola
keuangan negara. Perlunya transparansi dalam konteks penggunaan anggaran
belanja negara sangat diperlukan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Kita tidak akan mendapat kepercayaan bila tida ada transparansi. Lebih cepat
tindakan diambil akan lebih cepat pula kita menuai buah usaha kita.
2. Krisis rupiah yang semula hanya
bersifat kejutan dari luar (external shock) telah meluas menjadi krisis ekonomi
yang berakibat luas, baik terhadap perusahaan maupun rumah tangga. Fondasi
perekonomian Indonesia yang semula dianggap kuat ternyata tidak menunjukkan
ketahanan menghadapi permasalahan akibat krisis nilai rupiah terhadap US
dollar. Dari krisis ini tampak betapa secara struktural modal swasta berskala
besar sangat lemah sebagaimana diperlihatkan oleh besarnya hutang dan lemahnya
daya saing di pasar yang semakin
terbuka. Pemerintah pun tidak mempunyai kewibawaan yang memadai dalam mengatasi krisis ini. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US
dollar berdampak luas, karena otoritas moneter juga melakukan kebijaksanaan
uang ketat. Akibatnya, baik pengusaha
maupun rumah-tangga terkena dua-kali pukulan. Pukulan dari melemahnya Rupiah
dan pukulan akibat langkanya Rupiah.
3. Akibat Peraturan Pemerintah yang dikenal
dengan Paket Oktober 1988 yang memungkinkan seseorang dengan modal Rp.
10.000.000.000,- dapat mendirikan bank berdampak buruk akibat kurang pengawasan
dari Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak atau terlambat men-deteksi pelanggaran
yang dilakukan oleh bank-bank Swasta. Hal ini disebabkan karena ketidak-siapan
aparat dan sistim dalam mengawasi ratusan bank yang bermunculan dengan
cepat. Bank Indonesia kemungkinan tak
berani mengambil tindakan tegas karena pemiliknya punya akses kuat kepada
kekuasaan. Di samping itu bank swasta banyak menyelewengkan dana-dana yang
diterima dari Bank Indonesia maupun
dana-dana yang diterima dari masyarakat. Bank swasta banyak melakukan
pelanggaran antara lain dengan menyalurkan kredit bank kepada grupnya sendiri
atau anak perusahaan dari pemilik bank itu sendiri, antara lain disalurkan
kepada usaha Real-Estate (perumahan mewah), pembangunan gedung-gedung
bertingkat mewah, mendirikan super-market dan lain sebagainya yang tidak
menyentuh kepentingan masyarakat banyak, akibatnya penyalahgunaan kredit yang
sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi dan ada juga yang di
investasikan di luar negeri akhirnya bank swasta tersebut tidak mampu
mengangsur cicilan kreditnya kepada bank penyalur kredit cq Bank Pemerintah/BI.
Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah
atas desakan IMF sebagai pra-syarat bantuan IMF kepada Indonesia, Pemerintah
Indonesia telah melikuidasi 16 bank swasta.
Pemerintah Indonesia juga
melakukan merger di antara bank-bank Pemerintah sendiri agar bank
Pemerintah bertambah kuat dan solid.
4. Hutang luar negeri swasta berjangka pendek
yang akan jatuh tempo pada bulan Maret 1998, telah mencapai US$. 9,6 milyard,
meliputi hutang pokok dan pinjaman. Posisi hutang luar negeri yang ditanggung
oleh perusahaan swasta itu merupakan bagian hutang luar negeri swasta sebesar
US$ 65 milyard dari total pinjaman luar negeri Indonesia sebesar US$ 117,3
milyard per September 1997. Jadi sekitar
50% atau US$ 32,5 milyard hutang swasta dikategorikan hutang berjangka pendek,
termasuk surat berharga komersial.
Diperkirakan, hutang swasta yang jatuh tempo rata-rata mencapai US$
2,708 milyard per bulan, jumlah yang tentunya sangat membebani neraca
pembayaran hutang ini jugalah yang menyebabkan kelangkaan Dollar. Perkembangannya bukan lagi apakah pinjaman
swasta tersebut berjangka pendek, menengah atau panjang. Namun Bank Indonesia harus mendapat kepastian
seberapa banyak sektor swasta akan segera memenuhi hutang luar negerinya.
Kewaspadaan terhadap pinjaman komersial luar negeri sektor swasta penting
dilakukan, minimal menyangkut dua hal. Pertama, adanya kecenderungan yang terus
meningkat dalam dua tahun terakhir dan kedua adanya kekurangan data dari
Pemerintah dalam mendapatkan angka jumlah hutang sektor swasta. Bahkan diperkirakan merosotnya nilai tukar
Rupiah antara lain disebabkan oleh terus membengkaknya hutang luar negeri yang
ditanggung swasta, sehingga begitu kewajiban untuk membayar hutang luar negeri
yang jatuh tempo, sementara pada saat yang sama kondisi moneter di dalam negeri
sedang kacau, maka kesulitan langsung membelit mereka (AD.Uphadi Media Indonesia,
4 Desember 1997).Disarankan untuk menanggulangi hutang luar negeri swasta agar
diselesaikan oleh mereka sendiri. Pemerintah hanya sekedar memantau saja.
5. Adanya kolusi antara Bank Indonesia dengan para pemilik Bank
swasta dalam hal pemberian dana segar kepada pemilik bank swasta yang
berlebih-lebihan tanpa memperhitungkan bank swasta itu sehat atau tidak
menambah meningkatnya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan. Seyogyanya kasus
Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia) yang dikenal dengan kasus Edy Tamsil
menjadi pelajaran yang pahit agar tidak terulang malah korupsi model Edy Tamsil
dikembangkan semakin canggih oleh para koruptor di dunia perbankan. Krisis
perekonomian Indonesia lebih diperparah dengan diberikannya dana Bantuan
Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) terhadap bank-bank swasta yang kental dengan
aroma KKN.
6
Adanya
pelarian modal investasi khususnya yang berasal dari dana BLBI dalam bentuk US dollar oleh para
konglomerat Indonesia ke luar negeri juga menambah memperburuk-nya perekonomian
Indonesia.
7
Menurunnya
nilai mata-uang Asia terhadap US dollar sekitar bulan Juli 1997 sampai dengan
bulan Desember 1997 seperti Baht Thayland, Won Korea Selatan, Ringgit Malaysia,
Peso Philippina, Dollar Taiwan, Dollar Singapore, Rupee India, turut-serta
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap
US dollar.
Inilah para tokoh perekoomian indonesia dan ivestor asing
Dan pabila anda untuk mengetahui kejadian umum tentang krisis moneter yang melanda di Indonesia dan bisa lihat Klik Disini
